DPR Minta Sri Mulyani Bijak Dalam Mengaplikasikan Cukai Rokok

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memohon supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bijak dalam mengaplikasikan kebijakan cukai rokok.

Menurut dia, bila pemerintah ingin menggenjot penerimaan dari cukai rokok, jadi harusnya juga waspada mengaplikasikan kebijakan mengenai ingindalian industri hasil tembakau.

” Di Pasuruan petani tembakau sangat banyak. Terutama, Jawa Timur mempunyai 47 % dari keseluruhan tempat tembakau dengan cara nasional ada di Jawa Timur, ” tutur Misbakhun dalam info tertulisnya, Kamis (19/1/2017).

Misbakhun memberikan, baiknya untuk sesaat saat pemerintah hindari perbincangan masalah ingindalian tembakau.

Menurut dia, malah pemerintah harusnya membuat perlindungan beberapa petani tembakau. ” Kita bicara penerimaan saja, ” imbuhnya.

Tetapi, Misbakhun mengaku upayanya membuat perlindungan konstituennya senantiasa ditentang oleh grup anti-tembakau. Satu diantara inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan itu juga mengakui senantiasa hadapi penentangan.

” Saya inisiator RUU Pertembakauan yang dilawan oleh grup anti tembakau. Saya menginginkan pemerintah serius membuat perlindungan kebutuhan industri serta petani tembakau, ” ujarnya.

Seperti di ketahui, Pemerintah lewat Menteri Keuangan, keluarkan kebijakan cukai baru yakni Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 147/PMK. 010/2016.

Dalam regulasi baru ini, kenaikan tarif paling tinggi cukai hasil tembakau yaitu sebesar 13, 46 % untuk type hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM).

Lantas kenaikan tarif paling rendah yaitu 0 % untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) kelompok III B, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10, 54 %.

Terkecuali menambah tarif cukai hasil tembakau, harga jual eceran (HJE) juga dinaikkan rata-rata sebesar 12, 26 %.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hal paling utama sebagai pertimbangan kenaikan yaitu ingindalian produksi, tenaga kerja, rokok ilegal, serta penerimaan cukai.

Masukan Penolakan Nampak di Balik Wacana Larangan Iklan Rokok di TV

Aliansi Orang-orang Tembakau Indonesia (AMTI) menampik gagasan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat revisi Undang-Undang (UU) Nomer 32 Th. 2002 mengenai Penyiaran. Pemicunya, pasal larangan iklan rokok di media tv bakal dimasukkan dalam revisi itu.

Ketua AMTI Budidoyo menyampaikan, industri hasil tembakau sampai kini telah memperoleh banyak penyusunan yang dinilai bakal merugikan industri rokok.

Dia mencemaskan, karenanya ada revisi UU itu, bakal ada larangan iklan rokok di tv. Larangan iklan rokok itu sudah pasti bakal beresiko negatif pada industri rokok.

Menurutnya, DPR tetaplah mesti memperhitungkan kalau industri rokok ini adalah satu diantara penyumbang pemasukan negara. Diluar itu, industri rokok adalah industri legal yang semestinya diperlakukan sama juga dengan industri lain.

” DPR ini kan wakil rakyat, serta industri ini kan industri yang legal, harusnya diberlakukan sama (dengan industri lain), tak di-banned, ” tutur Budidoyo dalam acara Kongkow Usaha Cocok FM di Hotel Ibis Serasi, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Dia menerangkan, sampai kini beragam ketetapan yang mengatur promosi product rokok sudah banyak diaplikasikan.

Salah nya ialah iklan luar ruang yang tempatnya tak bisa di dekat sekolah, tempat bermain anak, serta tempat beribadah.

Diluar itu, jam tampil iklan product rokok juga telah ditata, yakni dari jam 21. 30 sampai 05. 00.

” Bila jam tampil telah mundur, selalu ada ini kan kacau juga. Tetapi, kan bukanlah itu yang perlu disalahkan. Ini ketentuan yang ada saja lebih dahulu di buat berkelanjutan. Ini (ketentuan yang ada) belum ditegakkan, namun telah ingin buat lagi, ” katanya.

Dia memberikan, larangan ini akan memberi efek pada penurunan pendapatan industri media tv.

” Kasihan media tv kelak lantaran kan pemasukan paling besar dari iklan, serta iklan rokok menyumbang banyak, jadi menurut saya ketentuan Komisi I kurang pas untuk hentikan iklan rokok, ” tuturnya.

Berdasar pada data instansi penelitian AdsTensity, industri rokok adalah penyumbang paling besar ke enam iklan tv untuk th. 2016 dengan nilai Rp 6, 3 triliun.

Mengenai perusahaan rokok yang masuk 10 besar berbelanja iklan di tv diantaranya Djarum sejumlah Rp 1, 91 triliun, Gudang Garam Rp 1, 32 triliun, lalu Sampoerna Rp 1, 25 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *