Pentingnya Akuisisi Arsip Kontrak Karya

 

Pentingnya Akuisisi Arsip Kontrak Karya – Topik mengenai kontrak karya/
kontrak kerjasama yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral selalu menjadi isu yang begitu menarik dan ramai diperbincangkan oleh  masyarakat maupun praktisi akhir-akhir ini. Apalagi terkait dengan keberadaan PT. Freeport yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Papua sejak tahun 1967.

Pentingnya Akuisisi Arsip Kontrak Karya

Tapi perlu diketahui, kontrak karya/ kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak asing dalam eksplorasi dan ekploitasi SDA di Indonesia tidak hanya dengan PT.
Freeport semata, melainkan masih banyak perusahaan-perusahaan asing lain yang
mengeruk kekayaan sumber daya alam dari sabang sampai ujung merauke.

Dari sekian banyak Perusahaan asing yang melakukan kontrak karya/ kontrak
kerjasama dengan pemerintah Indonesia tetapi keberadaan arsipnya belum pernah
dilaporkan maupun diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia selaku
lembaga kearsipan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 43  Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dan satu hal yang harus diketahui oleh
masyarakat bahwa arsip kontrak karya/ kontrak kerjasama menurut Pasal 43
Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip kontrak karya/ kontrak kerjasama tersebut wajib dilaporkan dan diserahkan paling lama 1 (satu) Tahun kepada Arsip Nasional Republik Indonesia selaku lembaga kearsipan
nasional sebagai pertanggungjawaban nasional dan transparansi kinerja pemerintah.

Secara khusus dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan secara jelas juga menyebutkan bahwa Negara secara khusus
memberikan pelindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya/ kontrak kerjasama, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Pelaporan dan penyerahan arsip kontrak karya/ kontrak kerjasama migas kepada Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip negara sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Arsip negara sebagai aset yang tidak ternilai sehingga negara bertanggungjawab melaksanakan pelindungan dan penyelamatan dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal dan tindakan kejahatan. Musnahnya arsip negara berdampak besar bagi kelangsungan kegiatan berbangsa dan bernegara berupa hilangnya memori kolektif perjalanan bangsa dari masa kemasa.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” Esensi dari
terciptanya kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan sumber daya alam oleh
negara sekarang ini belum tercapai. Maka dari itu dirasa masyarakat dalam hal
ini berhak untuk memperoleh informasi, dan juga masyarakat dapat berfungsi
sebagai pendampingan maupun pengawasan eksternal dalam pelaksanaan kinerja
pemerintah.

Penulis oleh:

Rio Admiral Parikesit, S.H 
rioadmiral@yahoo.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *